[ Klik gambar untuk memperbesar ]

Wempi pernah menulis keluhan semacam ini lebih kurang setahun yang lalu dalam blog merah menyala ini. Selain sewa tikar yang mahal, kutipan parkir juga tergolong mahal pada waktu wempi berwisata kesana.

Dari tulisan wempi tersebut wempi mendapatkan komentar yang bernada bagus dan ada juga yang bernada mengecam malahan mengancam.

Gak nyangka sudah lebih setahun sewa tikar di bukit lawang naik 2x lipat  dari yang wempi dulu Rp. 30.000 sekarang menjadi Rp. 60.000. Kualitas tikarnyapun tidaklah bagus.

Jika begini terus, berkemungkinan bukit lawang bisa sepi pengunjung karena selain bukit lawang masih dalam proses pembenahan dan perbaikan pasca banjir sekarang wisatawan sudah mulai melirik tangkahan yang memiliki cita rasa hampir sama, bedanya mungkin kalau di bukit lawang ada fauna orang utan sedangkan di tangkahan kita menikmati satwa gajah. Kalau tidak salah... mohon dikoreksi jika salah.

Contoh kecilnya saja cafe/restoran disekitar object wisata sepi karena wisatawan rombongan berkeluarga lebih suka membawa bontot [bekal -red] dari rumah. Apakah nanti wisatawan bakal akan membawa tikar sendiri dari rumah? siapa yang akan rugi? atau nanti suatu saat bakal ada tulisan seperti di bioskop "Dilarang bawa makanan dan tikar dari luar". Apakah dengan begitu masih ada wisatawan yang akan datang?

Ref: Sumut Pos 11/06/2010

Miris banget... hatipun tersentak... dikala ngebaca kolom "redaksi yth" halaman 7 kompas terbitan 18 Mei 2010. Total biaya masuk sekolah yang beliau sampaikan ini seperti uang DP sewaktu mo beli  kredit produk property dan produk otomotif.

Wempi masih ingat sewaktu kuliah masih ditahun 2000 [dari awal sampai wisuda]. Biaya kuliah di swasta bukan biaya sekolah di negeri. Hanya Rp. 620.000 satu semester atau 6 bulan. Nah yang dibawah ini biaya hanya perbulan saja sudah mencapai Rp. 650.000 bisa dibilang sama seperti angsuran bulanan KPR RSS.

Dan belum tentu dengan biaya mahal tersebut dijamin bisa lulus UN. Jika tidak lulus Ujian Nasional apakah murid sekolah memiliki hak untuk menuntut sekolah mereka?

Mudah-mudahan ada kepsek, guru, dosen, praktisi pendidikan ato instansi yang berkepentingan yang baca. Pengin lihat apa komentar mereka. Kenapa hal ini bisa mesti terjadi? Lagi-lagi masalah dana.